Karhutla Mengancam Lagi? Ini Peringatan Tegas Gubernur Kalbar untuk Pengusaha Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak pengusaha sektor kehutanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dan penataan pembukaan lahan yang tertib.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menerima kunjungan Ketua Umum APHI Soewarso di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (6/2/2026). "Perusahaan kehutanan harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Jangan sampai aktivitas usaha justru memicu kebakaran yang merugikan masyarakat dan daerah," tegas Gubernur Ria Norsan.

Tanggung Jawab Sektor Kehutanan

Gubernur menegaskan bahwa sektor kehutanan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan kawasan hutan luas yang rawan kebakaran saat musim kemarau.

Ia meminta para pengusaha meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi, menyiapkan sarana prasarana pencegahan dini, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat sekitar hutan.

"Kalau hutan terbakar, dampaknya luas, mulai dari kabut asap, terganggunya transportasi, kesehatan warga, sampai kerugian ekonomi. Karena itu, pencegahan harus menjadi komitmen bersama," ujarnya.

Kolaborasi untuk Pengelolaan Berkelanjutan

Pemprov Kalbar berharap kolaborasi dengan 66 perusahaan anggota APHI dapat memperkuat pengawasan kawasan hutan, meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.

"Dengan sinergi ini, kami optimistis risiko karhutla di Kalbar dapat ditekan, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau," kata Gubernur Ria Norsan.

sumber : Antara