KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok

Komisi Yudisial (KY) mengaku akan mengusut dugaan pelanggaran etik terhadap aparatur Pengadilan Negeri Depok yang diduga menerima suap terkait proses sengketa lahan yang diusut KPK.

Ada tiga orang aparatur PN Depok yang telah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni:

• I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok;

• Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok; dan

• Yohansyah Maruanaya selaku juru sita di PN Depok.

"Kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etiknya," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2).

Saat ini, Wayan dkk. telah ditahan KPK. Abhan mengatakan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik akan dilakukan KY dengan berkoordinasi bersama KPK.

"Mudah-mudahan secepatnya kami nanti bisa lebih berkoordinasi dengan KPK dalam rangka melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik itu," ucapnya.

Abhan menilai peristiwa tertangkap tangannya Wayan dan Bambang sangat mencederai kehormatan dan keluhuran hakim. Apalagi, KY dan MA tengah mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, dan transparan.

"Tentu visi kami sama dengan MA terhadap persoalan judicial corruption, yaitu zero tolerance," tegasnya.

Kasus ini diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (5/2). Selain Wayan dkk., ada dua orang lainnya yang telah dijerat sebagai tersangka, yakni:

• Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD); dan

• Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

Pihak PT KD diduga menyuap Wayan dkk. agar lahan sengketa yang telah dimenangkan mereka dapat segera dieksekusi.

Sedianya, Wayan dan Bambang meminta uang Rp1 miliar. Permintaan itu disampaikan melalui Yohansyah selaku penghubung dengan PT KD.

Namun, PT KD tidak menyanggupinya sehingga tarif akhirnya disepakati sebesar Rp850 juta. Saat penyerahan uang dilakukan, KPK langsung menggelar OTT.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) KUHP. Usai dijerat sebagai tersangka, mereka langsung ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.